Bisnis Politik feat Politik Bisnis

Demokrasi Indonesia saat ini memang sangat ramai, bahkan mungkin bisa dibilang sesak. Menurut Eep Saefulloh Fatah, seminggu bisa ada tiga kali pemilihan. Pesta demokrasi yang ramai, berarti banyak calon yang berhasrat menjadi wakil rakyat maupun kepala pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Banyaknya calon ini juga berarti banyaknya kerja-kerja pemenangan pemilu maupun pilkada. Dan upaya pemenangan (baca: kampanye politik) ini menelan biaya yang tidak sedikit untuk setiap calonnya melihat begitu kompleksnya operasi untuk meraih kursi.
Genderang pemilihan langsung yang telah ditabuh mulai 2004 dan semakin ramai sejak 2009 memunculkan bisnis baru dengan nilai ekonomis besar dan potensi klien dengan angka fantastis. Jika ada 500-an pemilihan baik di pusat maupun daerah, dengan kandidat 2 saja per pemilihan, maka akan ada 1000-an target market pemenangan pemilu. Tahun ini saja ada 246 pemilihan kepala daerah, dan masih ada 200-an lagi hingga 2013. Hal inilah yang melatari lahirnya berbagai bisnis konsultan politik, bisnis baru demokrasi, sebut saja beberapa nama yang cukup familiar seperti FOX Indonesia, Charta Politica, Lingkaran survei Indonesia dan Lembaga Survei Indonesia. Belakangan bahkan, seorang akademisi UI dan pengamat politik nasional, Eep Saefullah Fatah mendirikan lembaga konsultas politik, Polmark (awal 2010).
Eep menyampaikan detil potensi bisnis konsultan politik ini.
1. Biaya bulanan (retainer fee) untuk operasional konsultan.
2. Biaya pemolesan kandidat (management fee).
3. Biaya sukses (success fee) yang dibayar setelah calon atau kandidat menang
Menurut Jeffrie Geovannie (anggota Komisi Pertahanan DPR dan Wakil Direktur Eksekutif Lembaga Pemenangan Pemilu Partai Golkar 2007-2009) nilai pasar biaya bulanan sekitar Rp 100 juta hingga Rp 1 miliar, biaya pemolesan kandidat paling murah Rp 1-2 miliar, sedangkan tarif success fee paling besar. "Itu tak ada ukurannya, tapi minimal Rp 1 miliar," ungkapnya.
Sebagai referensi biaya lainnya, Direktur Lembaga Survei Indonesia Syaiful Mujani menaksir biaya sekali survei di kabupaten atau kota sekitar Rp 125 juta. Biaya survei di provinsi minimal Rp 250 juta. "Bergantung pada tingkat kesulitannya," ujarnya.
Choel Malarangeng dari FOX Indonesia menyatakan biaya minimal untuk pemenangan gubernur yang sudah punya nama saja "hanya" 5 milyar. Hamid Basyaib dari SPIN (Strategic Political Inteligent) menyatakan hal yang sama, bahkan menurutnya 5 milyar itu adalah tarif termurah untuk pilkada kabupaten kota.
Itulah seklumit data mengenai mahar yang harus dikeluarkan calon/ partai yang menggunakan jasa konsultan politik, belum lagi biaya lainnya karena tidak semua operasi pemenangan digarap oleh konsultan politik ini, tergantung orderannya. Maka, tak heran jika Mendagri, Gamawan Fauzi, sempat mengungkapkan kekhawatirannya atas fenomena politik biaya tinggi di Indonesia (terutama daerah). Tapi, mau bagaimana lagi pak Mendagri, Anda pun diangkat menjadi menteri oleh pemerintah yang calon-calonnya juga menerapkan operasi politik biaya tinggi (SBY dan Demokrat menggunakan jasa FOX Indonesia sementara LSI- Denny JA mengklaim juga ikut memenangkan SBY. Sebagai info tambahan, harian Kompas menyatakan, ketiga pasangan kandidat presiden dan wakil presiden diperkirakan telah mengeluarkan sekitar Rp 3 triliun untuk kampanye di media massa, belum kampanye lainnya). Mendagri harus khawatir karena biaya politik yang tinggi ini menimbulkan motif kuat korupsi bagi calon yang akhirnya terpilih, untuk menutup balik modal mereka. Mungkin akan ada sanggahan manis yang mengatakan, "Itu semua tidak benar, saya mengorbankan sejumlah dana ini untuk terpilih demi kepentingan rakyat, jika saya terpilih saya akan memperjuangkan rakyat. Ini adalah pengorbanan yang dibutuhkan dalam perjuangan. Saya Ikhlas untuk itu," atau sanggahan lain yang senada dengannya (saya persilahkan bagi yang ingin tertawa ... ^^), kita bisa pertanyakan kebenarannya pada mereka yang gagal terpilih sambil menjenguk mereka di klinik-klinik kesehatan jiwa, hehehe...

data-data:
Benarkah Fox Indonesia Bangkrut?
"Bisnis" Konsultan Politik, Eep Mundur dari PNS
Konsultan Politik, Bisnis Pemilu Baru
Bisnis Konsultan Politik
Bisnis Konsultan Politik