Solusi Korupsi adalah Perbaikan Mental Pejabat dan Rakyat

Sebagaimana pernah saya singgung dalam postingan sebelumnya, politik biaya tinggi di Indonesia memang menjadi pemicu utama lahirnya para koruptor. Politik uang bukan rahasia lagi dalam perpolitikan nasional, prakteknya seolah telah menjadi "rukun" dalam pemenangan-pemenangan yang dilakukan partai-partai politik maupun kader-kadernya kecuali sebagian kecil saja.


Polemik yang berkembang tentang peninjauan ulang pemilihan langsung terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur (sebenarnya semua pelmilihan langsung memang perlu ditinjau ulang, tidak hanya pilgub-wagub) tidak hanya faktor keistimewaan Yogyakarta saja. Pemilihan langsung menjadi acara yang sangat mahal dan memboroskan keuangan negara. Jika dikatakan, walaupun memboroskan keuangan negara, pemilihan langsung merupakan pilihan untuk memberikan mandat kembali kepada rakyat, melalui suara yang diberikan rakyat secara langsung, maka pendapat ini juga sangat lemah. Bahkan rakyat banyak pun tahu bahwa pembelian suara marak terjadi di tengah-tengah mereka. Kemiskinan dan kebodohan yang menghinggapi sejumlah besar rakyat Indonesia membuat para politisi busuk menjejalkan uang mereka untuk membeli suara rakyat, kemudian melakukan aksi balik modal bahkan meraup keuntungan lewat tindakan korupsi setelah mereka terpilih.
Bukan pula hal yang asing, terkadang rakyat rela menawarkan suaranya untuk dijual. Bagaimana caranya? Saya pernah melihat sendiri, saat para calon wakil rakyat mengkampanyekan diri lewat kader-kadernya kepada masyarakat, masyarakat malah bertanya "memangnya kalo saya milih situ, saya dapat berapa?". Hal ini sudah cukup menjadi bukti, bahwa bukan hanya mental pejabat negara saja yang harus dibersihkan namun juga mental rakyat. Duet pejabat negara yang koruptor dan rakyat memperdagangkan suaranya tentu tak akan mengahasilkan pemerintahan yang memihak pada rakyat.