Koalisi Milik Siapa? Setgab Untuk Apa?

Koalisi Milik Bersama, Bukan Demokrat Semata

Apa sih isi persis kontrak koalisi yang dibangun pemerintahan Indonesia saat ini? Mendukung penuh semua kebijakan partai Demokrat? Apa koalisi ini milik Demokrat? Mendukung penuh semua kebijakan Presiden yang dulu diusung oleh semua partai koalisi(bukan demokrat saja, partai koalisi yang lainnya juga mengusung SBY-Boediono sebagai pasangan Capres-Cawapres, kecuali Golkar yang dulu mengusung kadernya sendiri namun setelah kalah bergabung ke dalam barisan koalisi)? Apa koalisi ini milik SBY? Mungkin saya termasuk rakyat Indonesia yang tidak begitu up to date terhadap informasi, tapi saya sebagai rakyat Indonesia hanya tahu bahwa kesepakatan koalisi adalah mempertahankan pemerintahan hingga akhir masanya, hingga pemilu 2014. Begitulah yang sering disampaikan tokoh-tokoh partai politik yang terlibat dalam koalisi tersebut di berbagai media. Jika saya salah, beritahu saya apa sebenarnya isi kontrak tersebut.

Pernyataan yang sering disampaikan oleh pihak Demokrat akhir-akhir ini adalah Golkar dan PKS telah mengkhianati koalisi. Entah itu pernyataan pribadi, entah memang telah menjadi kesimpulan bersama Demokrat, tetap saja pernyataan itu harus dibuktikan. Apakah sikap Golkar dan PKS telah nyata-nyata mengkhianati kontrak koalisi? Jika yang menjadi kontrak adalah sepakat mempertahankan pemerintahan hingga 2014, maka sangat sepihak menuduh Golkar dan PKS telah mengkhianati kontrak koalisi karena keduanya mendukung angket Century kemudian mendukung angket pajak. Mendukung dua angket tersebut tidak dapat disebut sebagai upaya untuk membubarkan pemerintahan sekarang sebelum 2014 yang selama ini disebut-sebut sebagai kesepakatan bersama. Angket memungkinkan penyelidikan dua kasus tersebut, sehingga duduk perkaranya dapat dipahami, bukankah begitu? Apakah penyelidikan kasus Century dan Mafia Pajak oleh DPR sama dengan upaya membubarkan pemerintahan sebelum 2014?

Setgab untuk Apa? Simbol Belaka?

Koalisi pemerintah periode kali ini telah belajar dari perjalanan koalisi pemerintah terdahulu. Maka sejak awal, Demokrat bersama SBY yang membuka pintu koalisi (membuka pintu bukan berarti menjadi pemilik koalisi, bukan berarti kedudukan demokrat lebih tinggi dari partai lainnya yang bergabung dalam koalisi, bukan berarti menjadi pihak yang paling berhak mengambil keputusan kelompok atau golongannya dan menetapkannya sebagai keputusan koalisi) memutuskan harus adanya kontrak hitam di atas putih, sebagai rambu bagi partai-partai yang tentu saja memiliki perbedaan, dalam mengarungi bahtera koalisi tersebut. Lebih lanjut, untuk menyolidkan koalisi dibentuk pula Setgab, yang diisi wakil-wakil dari partai koalisi dan diketuai oleh Abu Rizal Bakrie, dari Golkar.

Perangkat-perangkat ini ternyata belakangan terbukti tidak membuat partai-partai dalam koalisi memiliki hubungan yang baik. Mengapa? Di mana masalahnya? Mengapa terjadi friksi politik antara Demokrat dengan Golkar dan PKS (tidak hanya sekali, entah mengapa partai koalisi lainnya cederung sepakat dan sependirian dengan Demokrat) terutama di Parlemen? Saya hanya bisa menduga hal ini adalah masalah komunikasi. Apakah partai koalisi senantiasa bermusyawarah terlebih dahulu sebelum menentukan sikap bersama mereka? Saya tidak melihat hal itu. Yang terlihat adalah setiap partai merumuskan kebijakannya sendiri, kemudian membawa sikap partai tersebut di parlemen. Tidak ada penyamaan sikap lagi sebagai sikap bersama koalisi, harusnya peran ini bisa dilakukan di Setgab sebagai "struktur pengelola" koalisi. Lebih celaka lagi, mengapa tampaknya sikap partai Demokrat selalu diterjemahkan oleh partai ini sebagai sikap koalisi? Jika demokrat menolak artinya koalisi harus menolak? Jika demokrat menerima artinya koalisi harus ikut menerima? Jika tidak, ancamannya adalah pencopotan menteri partai yang membangkang terhadap demokrat(tidak bisa disebut membangkang terhadap koalisi, karena demokrat hanyalah bagian dari koalisi, kedudukan demokrat dengan partai lainnya harusnya sama dalam koalisi ini)? Mengapa tidak dilakukan penyatuan suara melalui Setgab untuk memutuskan sikap koalisi sebelum paripurna DPR? Jadi, jangan salahkan jika keputusan partai-partai dalam koalisi ini terpecah. Koalisi hanya ada di atas kertas, hitam di atas putih, namun tak berlaku di atas panggung nyata politik.

Tapi...jika isi kontrak koalisi adalah bersepakat mendukung setiap keputusan/kebijakan/kepentingan Demokrat dan SBY (sebagai pihak yang membuka pintu koalisi pertama kalinya) hingga pemilu 2014, maka artinya Golkar dan PKS telah mengkhianati kontrak tersebut, karena sikap Golkar dan PKS dalam angket century dan angket pajak memang berseberangan dengan sikap Demokrat. Pertanyaannya, apakah Golkar dan PKS cukup bodoh untuk menyepakati kontrak tiranik nan diktatoris semacam ini?