Beda Dengan Pak Beye: Lugo Mendez, Presiden Pertama Yang Menolak Digaji

Fernando Armindo Lugo Mendez, Presiden Paraguay Hasil Pemilu April 2008

Fernando Lugo Mendez bukan konglomerat atau politisi tajir, ia hanyalah mantan uskup yang menjadi pekerja sosial yang kere. Dan yang mengejutkan dari penganut sosialisme, pengagum Pancasila dan ajaran Bung Karno ini adalah, IA PRESIDEN PERTAMA YANG MENOLAK DIGAJI. Pernyataannya itu diumumkan pada malam sebelum pelantikannya, Agustus 2008.

Acara pelantikannya yang sederhana seolah menjadi kebangkitan baru bagi semangat anti kapitalisme dan anti-Amerika. Lihat saja hadirin dalam pelantikan "presiden kaum miskin" tersebut, Hugo Chavev (Venezuela), Luiz Inacio Lula da Silva (Brazil), Cristina Kirchner (Argentina), Michelle Bachelet (Cili), Evo Morales (Bolivia) dan Rafael Correa (Ekuador). Sementara kepala negara-negara Amerika latin yang pro Amerika seperti Meksiko, Kolumbia dan Peru tidak hadir dan hanya mengirim utusan.

Pri berusia 56 tahun (saat dilantik) ini memang didukung kaum miskin, petani tanpa tanah dan serikat buruh. MUngkin atas dasar solidaritas dengan pendukungnya inilah ia menolak gaji presiden Paraguay yang senilai Rp 37 juta per bulan, walaupun masih kalah juga dengan gaji presiden kita yang katanya tidak naik-naik hampir 7 tahun. Kemenangannya ini mengakhiri kediktatoran selama 39 tahun, korupsi dan nepotisme yang merajalela di negara termiskin di Amerika Latin ini. Kemenangannya juga mengakhiri dominasi Partai Colorado (mungkin bisa dibilang "Golkar"-nya Paraguay) selama 61 tahun.

Namun dibalik fantastisnya kemenangan Lugo, musuh-musuh kapitalisnya tak tinggal diam. Pemerintahan Lugo baru berusia sehari ketika BBM hilang dari pasaran dan obat-obatan raib dari apotik, akibat praktek penimbunan yang dilakukan para kapitalis. Tantangan lainnya adalah meredam euforia dan anarkisme para petani tanpa tanah yang menyerobot tanah-tanah pertanian yang dikuasai perusahaan-perusahaan besar.

Pak Beye mah, beda banget, NGEBET NAIKIN GAJI. Padahal keberhasilan-keberhasilan yang diklaim oleh pemerintah banyak yang tidak tercermin dalam kehidupan rakyat miskin Indonesia.